Delik adalah sebuah perbuatan melanggar aturan perundang-undangan yang dapat dilakukan secara individu atau kelompok. Sebagai generasi milenial atau sekadar ingin memantau aturan belaku di Indonesia, tentu harus paham tindak pidana. Kasus perbuatan yang melawan hukum juga diproses sesuai aturan berlaku, unsur lain sudah ada perundang

3. Penyalahgunaan Kekuasaan Pejabat. Bahwa kategori pengertian pelanggaran hukum administrasi negara tidak. meliputi pelanggaran peraturan undang. negara. hukum ketatanegaraan, i Desa Bungin

Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, Tergugat dalam kasus tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum yakni tidak menetapkan Penggugat sebagai

Pelanggaran hukum dinamakan juga dengan perbuatan melanggar atau melawan hukum, yaitu tindakan seseorang yang tidak sesuai atau bertentangan dengan aturan - aturan yang berlaku. Dengan kata lain, pelanggaran hukum merupakan pengingkaran terhadap kewajiban - kewajiban yang telah ditetapkan oleh peraturan atau hukum yang berlaku, misalnya kasus

Perbuatan pemerintah yang bertentangan dengan hukum dan melanggar hak-hak warga negara dapat memunculkan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Mengenal Hukum Represif dari Kasus Wadas) Sepanjang tahun 2021, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengklaim KPK telah menyelamatkan potensi kerugian negara sebesar Rp46,5

Berdasarkan kasus Perbuatan Melawan Hukum dengan nomor 2737 . menyatakan nahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa . kerugian kepada orang lain, w ajib untuk mengganti kerugian.

Keberadaan gugatan perbuatan melanggar hukum oleh penguasa (onrechtmatige overheidsdaad) merupakan salah satu sarana pelindungan hukum masyarakat atas tindakan (handeling) yang dilakukan oleh pemerintah. Adapun konsep mengenai onrechtmatige overheidsdaad berkembang secara dinamis dari waktu ke waktu. Perubahan konsep Keputusan Tata Usaha Negara

Kriminalisasi Perbuatan Catcalling Di Indonesia Criminalization of Catcalling Acts In Indonesia Reynaldi Rafi Pramana Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Jalan Semolowaru Nomor 45, Surabaya 60118, Indonesia 089697531773, reynaldi.rafi50@gmail.com Abstrak Catcalling (street harassment), yang tidak ada padanan katanya di Indonesia

TESIS PERBUATAN MELANGGAR HUKUM ARDOYO 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disingkat TUN) dimaksudkan sebagai bentuk pengayoman dan perlindungan hukum kepada masyarakat, agar terwujud hubungan yang serasi, seimbang, dan selaras antara aparatur pemerintahan dengan warga masyarakat, sebagimana

Aliran uang ke Dito diduga untuk menutup atau menghalangi proses hukum kasus dugaan korupsi pengerjaan menara Base Transceiver Station (BTS) 4G dan dan infrastruktur pendukung BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2020-2022. Atas perbuatan tersebut, Windi didakwa melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang

"Dari penelitian ini, beberapa kasus sebenarnya bisa dipakai konsep ini. Nyatanya tidak diterapkan," katanya pada hukumonline. Meski demikian, Prayekti enggan menunjukkan kasus mana yang dimaksud. Ketentuan ayat ini merupakan lex specialis dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya.

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata dihadirkan sebagai saksi dalam sidang gugatan praperadilan yang diajukan Ketua nonaktif KPK Firli Bahuri di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Kamis (14/12/2023). Dalam sidang, Alex sempat ditanya oleh Tim Advokasi Bidang Hukum Polda Metro Jaya soal pemberian bantuan hukum terhadap Firli Bahuri

M81 & Partners dengan strategi dan upaya hukum dapat menyelesaikan kasus PT Nisshinkan (klien) dan memperjuangan hak dan kepentingan hukum klien berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti

a1W1F.